Pertanyaan Besar Untuk PLN Tarakan

Selamat Pagi Indonesia....., hari senin yang cerah dan penuh semangat, mungkin ada beberapa ataupun sebagian orang yang menganggap bahwa hari senin merupakan hari yang tidak disukai. Bagi saya semua hari adalah sama karena saya tidak mengenal hari libur setiap hari saya gunakan untuk belajar dan bekerja, semoga rekan - rekan memiliki semangat yang sama.

Setiap pagi saya selalu membaca koran harian lokal, kalau mau baca harian nasional harus menunggu sore hari sambil menunggu jadwal kedatangan pesawat dari jakarta, pesawat tiba kita bisa baca korannya sore hari tapi kalau pesawat terlambat besoknya baru kita bisa baca. Itulah kalau tinggal di daerah. Namun itu bukan menjadi suatu penghalang dari mana saja kita bisa mencari informasi.

Dengan mencermati catatan perjalanan CEO Jawa Pos bapak Dahlan Iksan di Tarakan beliau memberikan catatan khusus bagi saya pribadi bahkan mungkin dapat digunakan sebagai kritik membangun bagi Pemerintah Kota Tarakan dalam hal krisis listrik sekarang ini sehingga langkah dan kebijakan apa yang dapat diambil dalam mengatasi masalah vital yang berkepanjangan di kota yang saya cintai ini.

Inilah beberapa catatan penting beliau yang saya kutip dari Harian Radar tarakan.

" SAYA ke Tarakan dan Nunukan minggu lalu yang tidak saya duga adalah masyarakat ribut soal listrik mati terus, di Nunukan kelihatannya segera dapat jalan keluar, tapi di tarakan harapanpun masih gelap. PLN nunukan cerdas sekali ketika berhasil merebut genset-genset bekas PON Kaltim yang memang tidak akan dipakai lagi.

Di Tarakan ada pertanyaan besar, besar sekali, mengapa tidak mampu mengatasi krisis listrik. Pertanyaan itu besar sekali karena PLN di Tarakan sudah dibuat berbeda dengan PLN di daerah-daerah lain. Status PLN di Tarakan bukan lagi wilayah, atau cabang atau pembantu cabang. PLN di Tarakan sudah berdiri sebagai satu perusahaan mandiri : PT PLN TARAKAN sudah punya direktur sendiri, komisaris sendiri dan organisasi sendiri.

Pertanyaan besarnya: Mengapa Direksi tidak bisa membuat keputusan sendiri ? Mengapa komisarisnya tidak menegur direksi ynag tidak membuat keputusan ? Atau, kalau direksinya sudah membuat keputusan mengapa komisarisnya diam ?

PLN di Tarakan bukan cabang atau wilayah, yang untuk memutuskan masih memerlukan petunjuk atau arahan atau sinyal atau kerdipan atau bisik-bisik atau suara gaib atau apapun dari atasannya. PLN di Tarakan tidak punya atasan . PLN Tarakan adalah atasan sendiri.

Kalau PLN tarakan tidak bisa dan tidak mampu membuat keputusan, unutuk apa PLN Tarakan diadakan? Bubarkan saja ! kembalikan saja statusnya sebagai cabang. Atau bahkan tidak perlu ada PLN agar masyarakat atau Pemkot punya inisiatif sendiri untuk mengatasi kebutuhan listriknya.

Tarakan bukan kota besar yang masyarakatnya tidak mampu mendirikan pembangkit listrik sendiri : asal diberi kesempatan untuk itu.

PLN, kalau merasa tidak mampu sebaiknya menyerah: lempar handuk. Jangan mengira hanya PLN yang bisa memproduksi listrik. Masalahnya adalah hanya PLN yang diberikan wewenang untuk mengatur listrik, coba pemerintah beri contoh satu wilayah kecil seperti Tarakan untuk mengatasi listriknya sendiri , pasti bisa lebih baik, apapun jalannya.

Saya seperti menangis ketika berada di Tarakan minggu lalu. saya membayangkan Pemdanya yang sangat begairah membangun, sampai-sampai ingin membuat Tarakan sebagai Singapura mini, membayangkan pengusahanya yang antusias untuk berinvestasi di Tarakan, membayangkan betapa bangganya orang Tarakan akan kotanya yang berkembang pesat belakangan ini. Semuanya itu seperti disiram air keras oleh PLN: ludes.

Memang PLN rugi besar dengan tarif listrik semurah sekarang, tapi pokok permasalahannya adalah bukan karena tarif murah tetapi karena ongkos produksi PLN yang mahal ! Bahwa mengapa PLN memilih pembangkit yang ongkos produksinya mahal, bukanlah urusan rakyat. Rakyat tidak tahu itu ! Itu urusan PLN sendiri.

Rakyat Tarakan pernah membuktikan mau membayar tarif listrik termahal di Indonesia, tidak apa-apa, tapi ternyata kenaikan itu tidak dipakai sebagai kesempatan untuk mengatasi persoalan PLN secara mendasar. Oleh karena itu sebaiknya jangan ada kenaikan tarif dulu. Mengapa dengan kenaikan yang hebat dulu itu PLN tidak mampu mengadakan pembangkit yang ongkosnya murah ? Mengapa kesempatan itu tidak digunakan untuk menarik investor yang mau membangun pembangkit dengan ongkos operasional yang murah ?

Maka, kalau PLN Tarakan yang sudah bebentuk PT ( Perseroan Terbatas ) tidak mampu mengambil keputusan, benar-benar harus di bahas: untuk apa ada PT ?

Itulah beberapa catatan penting yang saya kutip, dengan melihat kondisi yang ada kita sebagai rakyat biasa hanya bisa berharap Kapan......Listrik gak mati - mati......... !!

Mungkin rekan - rekan bisa bayangkan bagaimana kaliau listrik padam selama 9 jam dari pagi sampai sore atau bergilir dari sore hingga malam. Alangkah sedihnya kita , semoga catatan beliau dapat dijadikan cambuk agar kita dapat lebih maju lagi.

Jepang berbagi dengan Tarakan

Dalam dialog bersama Walikota dengan pejuang kebersihan di Tarakan sempat ditanyakan mengapa warga setiap bulannya harus membayar sampah sebesar Rp 2.000 padahal pemerintah meminta warga mengolah sampah sendiri. Hal itu ditanggapi oleh walikota Tarakan bahwa iuran sampah yang dimanfaatkan juga untuk pengelolaan sampah itu tidak sebanding dengan yang di terapkan di Jepang. Tetsuya Ishida mengatakan, di Kitakyushu warganya membayar sebesar Rp 5.000 untuk satu plastik ukuran besar yang digunakan untuk sampah mereka selain yang diolah.

Ishida bebagi pengalaman kepada masyarakat Tarakan, di Kitakyushu 40 tahun yang lalu terlihat sangat kumuh namun perjuangan warganya dalam mengurangi sampah dan dengan mengolahnya membuat Kitakyushu menjadi kota yang bersih, dengan berusaha menciptakan kondisi lingkungan dengan emisi nol dan memanfaatkan limbah industri.

Kehadiran Ishida di Tarakan dalam rangka melakukan survey melihat kondisi sampah di Tarakan, berdasarkan survey itu JICA (Japan International Coorporation Agency) pemerintah Jepang berpikir tentang bantuan yang akan diberikan untuk Tarakan dalam hal pengolahan sampah atau mengurangi sampah.

Bentuk kerjasama tersebut dengan membuatkan konsep dan teknologi bagaimana cara pengolahan sampah sementara masalah keuangan akan bekerjasama dengan pemerintah. Separuh sampah domestik sudah dijadikan kompos oleh warga Tarakan sejak tahun 2006 kemudian langkah yang di ambil adalah bagaimana cara pembuatan kompos dengan efisien melalui teknologi yang ada

Namun hal yang paling penting adalah peran Pemerintah Kota dan masyarakat Tarakan sendiri dalam menciptakan kondisi lingkungan yang diharapkan demi terciptanya Tarakan bebas sampah .

Byar.....Pet

krisis listrik yang berkelanjutan di Tarakan yaitu dengan diadakannya pemadaman listrik bergulir membuat sebagian besar masyarakat geram, apalagi dengan dilontarkan rencana kenaikan tarif Dasar Listrik (TDL) oleh pemerintah setempat, sekitar 120 orang perwakilan ketua - ketua RT di Tarakan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) mendatangi kedung DPRD dengan tujuan menyampaikan aspirasi untuk menolak kenaikan TDL serta pemadaman bergilir dapat dihentikan.


FKKRT menyampaikan dalam penyampaian aspirasi mereka juga dihadirkan pihak PLN serta perwakilan dari Pemerintah Kota namun penyampaian dari pihak DPRD yang saat itu dihadirir oleh Wakil Ketua DPRD tidak dapat menghadirkan pihak PLN maupun Pemkot dalam acara hearing itu dengn alasan bahwa Dewan harus melalui prosedur ketika ingin mengundang instansi lain dalam agenda hearing.

Sampai dengan acara hearing selesai pihak DPRD hanya menampung satu permintaan masyarakat yaitu TDL tidak naik sementara mengenai hal pemadaman bergilir masih akan di bicarakan lebih lanjut dengan pihak Direksi PT PLN yang rencananya akan di laksanakan tanggal 17 Februari.

Dana Awal Rp 528 juta, Kini sudah Rp 3 M

Radar Tarakan
31 Januari 2009

Ketua Koperasi LEPPM3 Tarakan Ali Sadikin menyebutkan perputaran dana bergulir yang diberikan kepada masyarakan pesisir khususnya untuk modal para nelayan sejak 3 tahn lalu, saat ini sudah menjadi sekitar Rp 3 miliar. Dari modal awal yang diluncurkan sekitar Rp 528 juta dana swakelola dengan jumlah nasabah 350 nasabah dan yang teken nota kesepahaman 650 nelayan.


"60 persen dana yang kami salurkan baik secara kelompok maupun perorangan berjalan lancar, sedangkan 40 persen tidak lancar. Baik itu macet, maupun lambat. Meskipun demikian, yang tidak lancar akan terus kami tata ulang atau bina lagi, agar kedepannya bisa melunasi pinjaman mereka sedangkan yang lancar akan kami tingkatkan terus," terang Ali.

Dikatakan, ketidaklancaran pengembalian pinjaman ini, dikarenakan SDM yang tidak memahami proses berjalan dana bergulir ini. "salah mereka langsung teken MoU. Tanpa memikirkan kesanggupan mereka untuk melunasi. Mereka bisa mengajukan jangka waktu mereka bisa melunasi sesuai dengan kesanggupan mereka, dan kami bisa terima hal itu. jadi pengembaliannya bisa berjalan lancar sesuai dengan kemampuan mereka," jelas Ali.

Selain itu juga, yang menjadi masalah bagi nelayan selama ini adalah adanya kebijakan mikro yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama tentang harga BBM, yang otomatis sangat mempengaruhi penghasilan para nelayan kecil.

"Kami akan perketat seleksi penerimaan bantuan keuangan, agar dana yang diberikan bisa kembali. Pinjaman yang kami berikan terutama pada nelayan maksimal Rp 5 juta, sedangkan untuk budidaya 5 - 10 juta rupiah," sebutnya. Dana dari pusat saat ini sudah lunas diselesaikan oleh koperasi, saat ini pihaknya sudah mandiri.

Bisnis Kepiting yang Tak Terpengaruh Krisis Ekonomi Global

Radar Tarakan
30 Januari 2009

Seperti yang dialami CV. Globalindo Sea. Menurut Direkturnya, Supriadi S. krisis global tidak mempengaruhi bisnis pemasaran kepiting keluar negeri. Bahkan saat ini sudah dipasarkan sampai ke beberapa wilayah Asia. Diantaranya Hongkong, Cina, Taiwan, Singapura dan Malaysia. " dulunya sebelum krisis hanya 200 kilogram sekali mengirim. Sekarang sudah 250 kilogram," kata Supriadi.


Biasanya, Supriadi memasarkan kepiting yang masih hidup ke negara - negara tersebut. Terutama kepiting jenis bakau(Scylla serrata) yang sangat menjanjikan. Baik yang berjenis kepiting jantan, betina maupun banci. "Yang betina banyak disukai warga Tiongkok, Taiwan dan Hongkong. Sedangkan kepiting jantan banyak dikirim ke Malaysia dan Singapura," ungkapnya.

Rencananya CV. Globalindo Sea juga akan mencoba menjajaki Amerika. Ini di upayakan berjalan pada tahun ini. Dalam sehari, rata - rata kepiting yang dikirim ke luar negri melalui Jakarta mencapai 10 ton per harinya. " ini hasil yang cukup menggembirakan" ujar tersenyum.
Soal keamanan pengiriman kepiting ke Jakarta, kata Supriadi masih aman. Ini dikarenakan pengiriman yang sangat cepat. Pihaknya memanfaatkan jasa Mandala Airlines yang lancar.
Meski begitu, peningkatan pemasaran kepiting keluar negeri, ada juga kendala yang di hadapi.

Seperti terbatasnya peti gabus atau styfoam box yang digunakan sebagai packing kepiting.
Selain kekurangan peti gabus, pihaknya juga mesti mendatangkannya dari Makassar yang jaraknya terbilang jauh, juga dengan ongkos besar. Karenanya, para pelaku usaha ini berharap kiranya ada investor yang akan membangun pabrik peti gabus di kota ini. "Kalau bisa pemkot men-suport keinginan kami. Agar kebutuhan peti gabus bisa teratasi," harapnya.

Usaha tambak di Juata masih prospek

Radar Tarakan 29 Januari 2009

Dinas Kelautan dan perikanan (DKP) Kota tarakan belum lama ini mengujungi beberapa lokasi kegiatan budidaya rumput laut di sekitar wilayah Juata. Kunjungan yang dilakukan dengan menggunakan speedboat pengawasan milik DKP sendiri, pihak DKP memulai perjalanan dengan menyusuri pinggiran pantai sambil melihat kondisi hutan mangrove di sepanjang pesisir pantai.
Dalam pantauannya, sebagian mangrove telah habis oleh penebang liar, namun itu tidak banyak mengingat masih ada beberapa tempat lainnya yang keberadaaan mangrove masih terjaga dengan baik, bahkan ada yang tumbuh secara alami.


"Kami harap tidak ada lagi yang mengganggu mangrove, apalagi sudah ada Perdanya," kata Kepala DKP Syahrintan. Beberapa lokasi sempat dikunjungi oleh DKP diantaranya budidaya rumput laut di wilayah pesisir Belalung, Juata Laut serta di sekitar manggatal dan Andulung.
beberapa lokasi itu sempat sedang panen. hasilnya cukup menggembirakan,"usaha ini dapat dikembangkan menjadi salah satuusaha yang prospektif bagi masyarakat kita dimasa yang akan datang."

Berdayakan tambak non produktif

Radar Tarakan

29 Januari 2009

DKP beri bantuan bibit rumput laut

Memberdayakan kembali tambak non produktif di Tarakan. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memberikan bantuan bibit rumput laut(Gracilaria sp) kepada 10 petambak binaan LEPP3M Sejahtera dan sekitar 140 petambak sebagai stimulus untuk mengembangkan budidaya ini lebih baik.
"10 petambak yang mendapatkan bantuan rumput laut ini, sudah kami seleksi yakni petambak yang benar - benar mau niat untuk bekerja. Mereka juga terpilih karena tambak udang sudah tidak produktif lagi. Besok (hari ini) kami berikan," kata Ali Sadikin Ketua Koperasi LEPP3m kemarin.


Selain 10 petambak ini, pihak koperasi juga akan memberikan bantuan rumput laut kepada 5 petambak lainnya dengan jenis rumput laut yang berbeda. Mereka akan mendapatkan bibit Euchema sp. Bibit ini berfungsi sebagai bahan obat - obatan, kosmetik dan keperluan lainnya. Sedangkan Gracilaria sp berfungsi sebagai bahan makanan seperti agar - agar.
"Gracilaria yang diberikan kepada petambak ini nantinya akan di polyculture di dalam tambak bersama udang dan ikan. Untuk tahap awal para petambak tidak diperbolehkan menabur bibit yang didalamnya ada ikan bandeng besar, karena bisa jadi makanan ikan dan akan habis," saran Ali.
Oleh karena itu pengembangbiakan bibit rumput laut ini baru bisa dimasukan secara bersamaan dengan bibit ikan maupun udang.
Menurut Ali, bibit rumput laut ini dijadikan sebagai penghasilan tambahan para petambak udang. Mengingat beberapa bulan terakhir ini pendapatan para petambak udang cenderung menurun. Karena kualitas udang serta kualitas di lokasi tambak udang itu sendiri sudah tidak produktif lagi.
dengan hadirnya bibit rumput laut dilokasi tambak. Kondisi yang diharapkan lebih membaik mengingat rumput laut dapat mereduksi racun. " sehingga tidak merubah pola pembasmian hama tanpa menggunakan racun seperti selama ini. Karena penggunaan pembasmi hama selama ini justru mengurangi kualitas tambak", tuturnya.
" ini sudah terbukti, sebelumnya telah dilakukan ujicoba oleh BBAP (Balai Budidaya Air Payau) di Maros, Sulsel. Hasilnya sangat bagus, diharapkan ini menjadi salah satu solusi mengatasi masalah para petambak selama ini", harapnya.
Disebutkan 1 ton rumput laut bisa menghasilkan 3-4 kwintal rumput laut kering. Rata - rata per kilogramnya di jual dengan kisaran harga Rp. 2.500 hingga Rp. 4.000. Untuk pasarannya sendiri, beberapa daerah siap menerimanya. Kabupaten Kutim biasanya menerima rumput laut jenis Gracilaria. Sedangkan jenis Euchema sp bisa di jual ke Tawau, Malaysia.
Pemberian bibit rumput laut kepada 10 petambak itu mencapai 1,5 ton yang sumber bibitnya didapatkan dari program hibah DKP Kaltim.
Kata Ali, sebenarnya totalnya adalah 2 ton. Namun 5 ton lainnya rusak dikarenakan lamanya berlayar dari samarinda ke Tarakan."kapal pengankutnya terlambat datang yang seharusnya 5 hari menjadi 1 bulan karena dilayarkan oleh Adpel, sehinnga 5 ton rusak", ungkap Ali

Fatwa MUI

Radar Tarakan

Rabu, 28 Januari 2009
Tunggu Surat Resmi dari MUI Pusat

TARAKAN–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tarakan hingga kemarin belum bisa merencanakan tindakan yang harus dilakukan terkait dengan fatwa rokok haram hukumnya untuk anak-anak, remaja, dan wanita hamil. Serta rokok juga diharamkan diisap di tempat umum yang dikeluarkan Forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III.

Pasalnya, MUI Tarakan sampai saat ini belum menerima surat resmi dari MUI Pusat terkait fatwa itu. Padahal seperti disampaikan Sekretaris MUI Tarakan Syamsi Sarman, surat tersebut sangat dibutuhkan MUI untuk dijadikan dasar bukti kepada masyarakat nantinya saat melakukan sosialisasi.

“Sampai saat ini masalah fatwa rokok haram hukumnya untuk anak-anak, remaja, dan wanita hamil termaksud di tempat umum, informasinya kan baru diketahui melalui media elektronik, media cetak. Sementara yang kami membutuhkan adalah aslinya dari MUI Pusat untuk bukti nantinya kepada masyarakat,” kata Syamsi kepada Radar Tarakan kemarin.

Meski belum ada kebijakan pasti dari MUI Pusat, namun Syamsi mengaku tetap akan menyikapi masalah ini dengan secepatnya. Salah satu tahapan awal yang akan dilakukan apabila surat resmi dari MUI Pusat telah diterima, akan menggelar rapat dengan komisi fatwa dengan pengurus harian MUI.

“Begitu surat resminya keluar, kami akan langsung mengadakan rapat membahas masalah ini. Seperti membahas bagaimana cara mensosialisasikan kepada masyarakat. Rapat nanti Insya Allah sudah ada hasil yang pasti masalah fatwa rokok ini,” jelasnya.

Saat ini, Syamsi mengatakan pihaknya masih tetap sependapat dengan MUI Pusat tentang fatwa ersebut. Untuk itu dirinya juga mengharapkan kepada pihak pemerintah agar bisa menyikapi dengan positif masalah fatwa rokok ini.

“Mungkin sebagai contoh solusinya ketika fatwa ini memang diterapkan, untuk di tempat umum mungkin pemerintah bisa membuat perda melarang merokok di tempat umum. Sedangkan khusus anak-anak, Pemkot Tarakan dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) mungkin bisa menerapkan yang namanya zona bebas rokok di seluruh sekolah-sekolah,” sebutnya.

“Ini dimaksudkan agar baik siswa maupun guru tidak yang boleh merokok di sekolah. Dan untuk ibu hamil akan melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Tarakan untuk memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu hamil bahwa rokok hukumnya haram bagi mereka,” lanjut Syamsi Sarman.

KALANGAN PENDIDIK SUDAH MENERAPKAN

Terkait dengan dikeluarkannya fatwa haram merokok bagi sejumlah kalangan dan tempat umum yang dikeluarkan oleh MUI Pusat terlebih dahulu diterapkan di sejumlah sekolah yang ada di Tarakan. Beberapa di antaranya adalah SMP 3 Tarakan dan SMA 1 Tarakan yang melarang karyawannya apalagi siswanya merokok di lingkungan sekolah.

“Untuk larangan merokok sudah kita mulai dari lingkungan sekolah. Dimana semua pegawai dilarang merokok di lingkungan sekolah dan itu juga sesuai dengan tata tertib di sini,” kata Kepala SMP 3 Tarakan Akhmad Yani yang ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Secara pribadi ia menyetujui dikeluarkannya fatwa larangan merokok di tempat umum itu.

“Jadi kalau bagi perokok ada tempat yang memang sudah disiapkan khusus merokok seperti yang sudah ada di bandara-bandara besar. Kalau secara pribadi sih saya setuju kalau merokok di tempat umum dilarang,” ujarnya.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan diterapkan juga di Tarakan. “Mungkin nanti ada tempat khusus perokok jadi tidak perlu merokok di tempat umum seperti yang difatwakan MUI,” ujarnya.

Dalam tata tertib tersebut ada sanksi yang diberikan kepada yang melanggar. Ia menjelaskan untuk peringatan pertama 3 kali teguran lisan dan 3 kali teguran tertulis. Selanjutnya jika masih melanggar akan diberikan surat tidak puas dari atasan yang berarti pemberhentian atau mutasi sesuai dengan aturan yang ada.

Pemberlakuan no smoking area juga diberlakukan di SMA 1 Tarakan seiring dengan diberikannya penghargaan sebagai juara lomba pembelajaran sekolah bertaraf internasional dan keberhasilan meraih ISO. Wilayah larangan merokok di sekolah ini berlaku untuk para guru, staf dan semua yang melakukan aktifitas di area sekolah SMA 1. “Di samping sebagai syarat sekolah bertaraf internasional kami juga ingin SMA 1 bebas asap rokok demi terwujudnya sekolah yang sehat,” tutur Wakil Direktur Bidang Kesiswaan Wety. (kik,*/rt-4)

Tarakan Krisis Listrik

Radar Tarakan


Selasa, 27 Januari 2009
Listrik Sekarat Juni-Agustus
Tak Setuju Kenaikan TDL, Warga Disarankan Beli Genset

TARAKAN-Gundah karena krisis listrik di Tarakan tetap melanda, tampaknya membuat Pemkot Tarakan akan menggunakan “powernya” untuk mengatasi persoalan tersebut.

Upaya terakhir yang akan dilakukan seperti dikemukakan Wali Kota Tarakan Jusuf S.K usai sosialisasi rencana penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) di Ruang Imbaya Kantor Wali Kota kemarin adalah dengan mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak. Selanjutnya, kata Jusuf, dijumpa akbar tersebut akan digelar voting massal.

“Pada pertemuan tadi (kemarin) ternyata ada pro dan kontra. Tapi setelah kita jelaskan mereka kebanyakan berpikir positif thingking. Nah, kemudian disepakati Insya Allah kami akan mengumumkan kepada masyarakat, kita akan kumpul kira-kira 10 ribu masyarakat di Stadion Datu Adil. Saya akan menyampaikan singkat, padat, mudah-mudahan hanya 20 menit penyampaian saya, kemudian masyarakat yang setuju ke kanan, yang tidak setuju ke kiri,” kata Wali Kota Jusuf S.K tentang rencananya itu.

Jusuf mengatakan, jumpa akbar tersebut akan dijadwalkan awal Februari. Menurut dia, langkah ini untuk menyatukan pikiran masyarakat dan memberikan pemahaman soal pentingnya kenaikan TDL melalui sejumlah program seperti kuisioner sudah terasa sulit untuk dilakukan lagi saat ini.

Akibatnya, sosialisasi melalui kuisioner yang dilakukan sejak tahun lalu pun dinyatakan dihentikan.

Bila banyak masyarakat yang setuju maka penyesuaian TDL akan dilaksanakan. Kata Jusuf, penyesuaian TDL merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan Pemkot Tarakan untuk mengatasi krisis kelistrikan. Estimasinya opsi ini mampu bertahan selama tiga tahun. Setelah itu, dia pun menegaskan perlunya segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarakan.

“Kenapa begitu? Yang antre banyak sekali semisal UB (Universitas Borneo) kira-kira-kira butuh 3 Mega Watt (MW), RSUD 3 MW, bandara ketika ditambah appron-nya menjadi dua kali perlu beberapa titik lampu, kita pasang lampu di stadion supaya bisa main malam juga acara malam. Semuanya lampu, lampu, lampu, listrik, listrik, listrik. Rumah tangga, pendidikan dan sebagainya,” jelas Jusuf panjang lebar.

Bagaimana jika masyarakat Tarakan bersikeras tak ingin menerima pilihan kenaikan TDL? Jusuf pun menyarankan agar setiap masyarakat bisa membeli genset untuk memenuhi kebutuhan listriknya akibat tak tersedianya pasokan listrik dari PLN yang memang terbatas.

Dari keterangan pihak PT PLN Tarakan, diketahui bahwa ketersediaan pasokan listrik yang ada saat ini hanya sekitar 21 MW, sementara beban puncak mencapai 27 MW akibatnya terdapat kekurangan pasokan listrik sebesar 6 MW.

“Kalau nanti tak ada kenaikan, dan kita sudah ke PLN tak bisa berinvestasi lagi ya tentu masing-masing urus diri sendiri. Sisa yang ada ini diarahkan saja ke universitas, rumah sakit supaya berobat tidak mahal, kepada fasilitas umum dan sisanya kalau ada dikasihkan ke masyarakat. Saya perkirakan, listrik di Tarakan sekaratnya sekitar bulan Juni hingga Agustus mendatang,” terang Jusuf kepada wartawan harian ini, kemarin.

BERHARAP WARGA BERPIKIR CERAH DAN OBJEKTIF

Jusuf menyebutkan Tarakan sudah memasuki ambang krisis listrik yang parah dan perlu bergerak cepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat soal penyesuaian tersebut.

“Krisis bagi seorang pasien bagaimana dokter, keluarga semuanya berusaha keluar dari krisis. Setelah stabil, diadakan pemeliharaan sarana-sarana, alat-alat vital dalam tubuh manusia dan diharapkan dia sembuh sempurna. Disini pun kita perlu gerak cepat ya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sekali lagi untuk pelanggan 2 ampere dan 4 ampere atau 450 watt dan 900 watt tidak dikenakan tarif apapun jadi tetap seperti biasa saja,” tandasnya.

Jumlah pelanggan yang tak terkena dampak penyesuaian TDL diklaim mencapai 63 persen dari total 33 ribu lebih pelanggan PLN yang ada di Tarakan. Sedangkan yang terkena dampaknya adalah toko-toko dan perusahaan besar yang minimal menggunakan listrik PT PLN Tarakan sekitar 40 ampere hingga hitungan MW.

“Jadi sekali lagi, saya mengharapkan masyarakat berpikir cerah dan objektif. Jadi, ada satu bukti-bukti yang jelas, selama kita melaksanakan problem solving atau memecahkan masalah dengan arif dan bijak terbukti tanpa menimbulkan masalah baru,” ungkapnya.Dia pun bercerita sejarah terjadinya penyesuaian TDL di Tarakan yang bermula pada tahun 1999 yang digadang-gadang akan terjadi krisis listrik terparah yang pernah terjadi di Tarakan. Meskipun pada akhirnya tak satu hari pun terjadi pemadaman sampai tahun 2007. Kenaikan TDL terjadi pada tahun 2001 diman Pemkot Tarakan beserta PT PLN menaikkan TDL sebesar 38,5 yang bertahan hingga tahun 2004 yang dinaikkan lagi hingga mencapai Rp 750 per kilowatt hour (kWh).

“Alhamdulillah itu memberikan kekuatan tersendiri, dan kita aman sementara kakak kita seperti Samarinda dan Balikpapan yang 100 tahun lebih tua dari Tarakan.

Tarakan dijadikan benchmark nasional, saya diundang 30-40 kali di Jakarta, Balikpapan, Samarinda kemudian tempat lainnya yang ingin tiru persoalan kita ini,”

Ditegaskannya, Pemkot Tarakan tak akan menyusahkan masyarakat. Seandainya kebijakan yang dikeluarkan Pemkot menyusahkan maka sudah lama keadaan Tarakan tak seperti yang ada saat ini.

“Kita ingin maju, kita ingin kota ini cemerlang sebagai kota pusat pelayanan dan jasa, saya kira tidak ada pilihan kota ini harus terang benderang,” tambahnya.(ndy)